Oleh: Endi Yusuf M., S.H.
Dewan Pengawas AMKI Sukabumi Raya
itrapolitika.com— Pasar keuangan Indonesia sedang menghadapi badai yang disebut para analis sebagai perfect storm (badai sempurna). Dalam dua bulan terakhir, kombinasi mencekam antara ledakan geopolitik global dan perombakan drastis kiblat ekonomi domestik telah memicu eksodus modal besar-besaran.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terjun bebas ke level psikologis 5.594,77. Di saat yang sama, nilai tukar Rupiah terdepresiasi parah hingga menembus Rp18.000 per Dolar AS, sebuah rekor yang memaksa Bank Indonesia mengetatkan ikat pinggang intervensinya.
Namun, di balik angka-angka merah yang berkedip di layar monitor pasar modal, terdapat sebuah drama perebutan kendali ekonomi yang jauh lebih besar: pertarungan antara strategi baru negara melawan gerakan spekulasi terstruktur dari para pengusaha hitam.
Baca Juga:
Aksi Massa, Dana P2RW, dan Ancaman Pemakzulan: Menguji Taji Hak Angket DPRD Kota Sukabumi
Panggung Makro: Api di Selat Hormuz dan Eksodus Modal
Secara eksternal, ketegangan membara di Selat Hormuz—jalur urat nadi yang mengontrol 20% pasokan minyak dunia—menjadi pemicu awal. Ketidakpastian pasokan energi akibat perang multipolar antara Iran, Amerika Serikat, Israel, serta konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai, langsung memukul lambung fiskal Indonesia.
Sebagai negara net oil importer (importir minyak bersih), lonjakan harga minyak mentah dunia seketika membengkakkan biaya impor migas kita. Dampaknya, Dolar AS menjadi barang langka yang diburu, sementara Rupiah kian terpojok.
Kondisi ini memicu fenomena Risk-Off Sentiment. Investor global yang panik berbondong bondong menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia, lalu memarkirnya di aset aman (safe-haven) seperti emas atau obligasi pemerintah AS. BEI pun kering likuiditas.
Baca Juga:
Menjadi Pengurus KDMP Bukan Sekadar Jabatan, Pahami Risiko Hukumnya Sejak Awal
Panggung Domestik: “Sosialis Kapitalisme” dan Hilangnya Kontrol Pemain Lama
Di dalam negeri, pasar sedang beradaptasi secara paksa terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo. Program populis berskala masif, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penataan Kampung Nelayan, membutuhkan ruang anggaran yang sangat besar.
Defisit APBN per Mei yang tercatat menyentuh Rp180,4 triliun memicu kekhawatiran pasar atas disiplin fiskal negara. Namun, kejutan terbesar sebenarnya ada pada pergeseran jalur perputaran uang.
Kebijakan ekonomi baru ini dinilai mengarah pada corak “sosialis kapitalisme”, di mana peran negara diperkuat untuk mengendalikan barang-barang strategis dan menggerakkan ekonomi bawah melalui jaringan lokal (termasuk optimalisasi KDMP dan koperasi).
Walhasil, para “pemain lama” atau konglomerasi yang selama ini mengontrol jalur likuiditas proyek APBN mendadak kehilangan kendali atas pergerakan dana pemerintah. Karena prospek pendapatan masa depan mereka mengalami ketidakpastian, saham-saham raksasa (blue chip) mereka di BEI terutama di sektor perbankan seperti BBRI dan BBNI, serta sektor komoditas dan transportasi—menjadi sasaran aksi jual masif.
Baca Juga:
Hak Angket dan Wacana Pemakzulan Wali Kota Sukabumi: Sejauh Mana Konstitusi Memberi Ruang?
Pola Spekulasi: Menunggangi Kepanikan demi Cuan dan Politik
Di sinilah analogi “Negara VS Pengusaha Hitam” menemukan bentuknya. Memanfaatkan momentum kebutuhan musiman korporasi akan Dolar AS untuk membayar utang luar negeri dan dividen, para spekulan besar mulai “menumpang” di tengah badai.
Mereka sengaja mengorkestrasi dan mengamplifikasi narasi negatif—mulai dari isu independensi moneter hingga bayang-bayang ekonomi terpimpin—untuk memicu kepanikan massal.
Pola ini berjalan linier di dua pasar:
● Di Pasar Valas: Menyerang psikologis importir kecil dan masyarakat retail agar ikut melakukan panic buying memborong Dolar AS.
● Di Pasar Modal: Menggunakan instrumen short-selling untuk merontokkan harga saham perbankan dan transportasi ke titik jenuh jual (oversold). Bagi kelompok pengusaha hitam ini, targetnya dua: meraup keuntungan finansial jangka pendek dari selisih kurs, dan secara politik, menggunakan narasi “ekonomi hancur” untuk menekan Istana agar mengembalikan kendali APBN ke tangan mereka.
Baca Juga:
Ganti Pimpinan Saja Tidak Cukup, Evaluasi Menyeluruh Program MBG Lebih Dibutuhkan
Skenario Istana: Menahan Napas, Menyiapkan Counter-Attack
Bagaimana negara merespons? Sumber dari lingkaran kebijakan ekonomi menyebutkan bahwa negara saat ini sedang mengambil strategi defensif aktif. Negara sengaja tidak menguras cadangan devisanya secara ugal-ugalan untuk melawan spekulan di harga atas.
Dengan kekuatan finansial dan “napas panjang”, Bank Indonesia membiarkan pasar mencari titik ekuilibrium terendah yang rasional, sambil memetakan aktor aktor yang bermain api.
Namun, ini adalah ketenangan sebelum badai balik. Ketika posisi para spekulan sudah all-in dan kehabisan amunisi, negara bersiap melakukan counter-attack (serangan balik) yang terukur:
1. The Liquidity Squeeze (Jepitan Moneter): Bank Indonesia dapat mendadak menyedot likuiditas Rupiah di pasar melalui instrumen seperti SRBI. Ketika Rupiah menjadi langka dan mahal, biaya spekulasi bagi mereka yang meminjam Rupiah untuk membeli Dolar akan mencekik leher mereka sendiri.
2. Shock Therapy Regulasi: Optimalisasi penegakan hukum terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE). Korporasi yang kedapatan memarkir Dolarnya di luar negeri atau melakukan transaksi bursa yang janggal akan langsung berhadapan dengan audit pajak agresif hingga pembekuan izin usaha (KBLI).
3. Short Squeeze: Guyuran pasokan Dolar secara mendadak di pasar valas untuk merontokkan nilai Dolar seketika, memaksa para spekulan menanggung kerugian masif. Melalui shock therapy ini, pesan dari otoritas negara sangat clear: Swasta dipersilakan mencari keuntungan, namun negara memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mendisiplinkan siapa saja yang mencoba meruntuhkan stabilitas nasional demi ego korporasinya.
Pada akhirnya, volatilitas hari ini adalah proses pembersihan lapangan, memaksa semua pemain pasar menyadari bahwa menjaga kesetabilan ekonomi nasional adalah satu-satunya jalan agar bisnis mereka bisa selamat dalam jangka panjang.
