Jakarta

Baru berapa hari dilantik jadi Menteri ATR/BPN, AHY Didemo warga Papua

Redaksi
×

Baru berapa hari dilantik jadi Menteri ATR/BPN, AHY Didemo warga Papua

Sebarkan artikel ini
Baru berapa hari dilantik jadi Menteri ATR/BPN, AHY Didemo warga Papua

Mitrapolitika.com, Jakarta – Baru beberapa hari dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didemo sekelompok masa yang menuntut penyelesaian kasus mafia tanah di Papua.

Masa kali ini datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Pelopor Keadilan Demokrasi (PPKD) bersama sejumlah aktifis dan mahasiswa yang dipimpin oleh Wakil Ketua LSM PPKD Rizal Muin, di depan Gedung ATR/BPN Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dalam orasinya, pendemo mendesak Menteri ATR/BPN yang baru saja dilantik, untuk segera turun tangan langsung menuntaskan perkara agraria di Bumi Cendrawasih.

“Kita berharap ke Pak AHY untuk bersihkan aparat mafia tanah yang ada di lingkungan yang Pak AHY pimpin,” kata Rizal.

Rizal meminta AHY dapat tegas menindak para mafia tanah yang ada di lingkungan lembaga yang dipimpinnya. Sebab para pejabat di ATR/BPN banyak menjadi tangan kanan mafia, bahkan diduga salah satunya Ketua BPN Jayapura.

“AHY harus tegas dan bersikap ksatria menumpas pejabat internal ART yang terlibat dengan mafia tanah. Mafia tanah banyak yang bergentayangan di negeri ini,” ujarnya.

Baru berapa hari dilantik jadi Menteri ATR/BPN, AHY Didemo warga Papua

Rizal mengaku menjadi salah satu korban mafia tanah yang terjadi di Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan.

Menurutnya, masalah tanah di Papua harus menjadi atensi AHY dan Presiden Jokowi. Sebab, tanah milik hak perseorangan atas namanya dan tanah adat hak ulayat milik Suku Ireeuw yang kini dibangun jerambah beton di perkampungan nelayan dirampas oleh para mafia tanah.

“Permasalahan atas hak ulayat masyarakat Papua harus cepat diselesaikan oleh Pak AHY sehingga tidak ada lagi mafia tanah yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab baik oleh pihak swasta, pengusaha bahkan pemerintah,” kata Rizal.

“Kami menunggu langkah-langkah kebijakan baru Pak AHY untuk menyelesaikan kasus ini,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *