MITRAPOLITIKA, Pekanbaru Riau — Rapat Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Kongres Persatuan PWI 2025, pada Rabu(13/8), menyepakati tiga keputusan baru terkait peserta. Salah satunya adalah mengundang Plt PWI Riau bersama seluruh Plt PWI lainnya sebagai bagian dari tubuh organisasi PWI ke acara Kongres pada 29-30 Agustus mendatang di BPPTIK Komdigi,Cikarang, Jawa Barat.
Hal itu disampaikan secara resmi oleh Ketua SC Kongres Persatuan PWI 2025 Zulkifli Gani Ottoh seusai rapat di Hall Dewan Pers,Kebon Sirih,Jakarta Pusat,pada Rabu(13/8). Rapat khusus SC diikuti tujuh anggotanya baik secara luring maupun daring. Empat anggota SC hadir secara langsung, yakni Zugito, Totok Suryanto, Marah Sakti Siregar dan Diapari Sibatangkayu. Tiga anggota SC hadir secara daring, yakni Sekretaris SC IGMB Dwikora Putra, serta Zacky Antoni dan Lutfil Hakim.
Keputusan ini menegaskan kembali bahwa seluruh pengurus yang terbentuk baik sebelum konflik dan setelah adanya konflik adalah pengurus yang sah yang diakui oleh Kongres Persatuan PWI 2025. Namun status kepesertaaan dibagi menjadi dua bagian, peserta penuh yang memiliki hak suara dan hak bicara, dan peserta peninjau yang tidak memiliki hak suara dan hak bicara. Pembagian status kepesertaan terhadap 38 pengurus provinsi plus pengurus PWI Solo sudah diputuskan oleh Ketum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketum hasil KLB PWI Jakarta, Zulmansyah Sekedang dalam beberapa kali pertemuan negosiasi.
Terkait status PWI Riau yang memiliki dua kepengurusan keputusannya adalah peserta penuh kongres diberikan kepada Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, dan peserta peninjau diberikan kepada Plt Ketua PWI Riau H Dheni Kurnia.
“Keduanya adalah kepengurusan yang sah dan diakui oleh Kongres. Begitu juga dengan kepengurusan yang mengalami dualisme di sejumlah provinsi lain. Ada yang mendapat peserta penuh dan ada juga yang hadir sebagai peserta peninjau. Semuanya sekarang hadir di Kongres Persatuan 2025 demi kebersamaan organisasi PWI sekarang dan ke depannya,” kata Zulkifli Gani Ottoh.
Ketua SC menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. “Kebijakan ini kami ambil karena mereka-mereka(Plt-Plt) ini tidak berdosa, tidak punya kesalahan, dan tidak ada keinginan sendiri menjadi Plt. Mereka ditunjuk akibat adanya dualisme kepengurusan PWI Pusat.
Jadi kebijakan ini supaya mereka merasa dihargai, walaupun sebagai peninjau. Jangan lupa juga mereka terlanjur punya hubungan dengan kepala daerah dan mitra-mitranya di daerah,” papar Zugito.
Zugito juga kembali menegaskan jika Kongres Persatuan PWI 2025 hanya beragendakan pemilihan Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Umum Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025-2030. “Tidak ada agenda lain di luar itu,” tegasnya.
Tanggapan Plt Ketua PWI Riau
Sementara itu Plt Ketua PWI Riau H Dheni Kurnia menyambut baik keputusan SC yang menunjukkan semangat kebersamaan PWI dalam kongres nanti. Menurut Dheni dirinya tidak masalah dengan pemberian peserta penuh kepada Raja Isyam Azwar karena itu adalah keputusan Ketum Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah dalam pertemuan elit mereka.
“Terimakasih kami sampaikan kepada Pak Ketum HCB, khususnya kepada Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh dan teman-teman SC lainnya. Ini momentum penting bagi kita seluruh pengurus dan anggota PWI untuk kembali merekatkan persatuan organisasi. Juga terimakasih kami kepada teman-teman OC,ada Pak Raja Pane dan kawan-kawan yang sudah mengorbankan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk menyukseskan kongres kita ini,” ujar Dheni Kurnia di Pekanbaru,Kamis (14/8/2025).
Redamkan Berita Negatif
Plt Ketua PWI Riau H Dheni Kurnia juga memberikan tanggapannya atas pemberitaan negatif yang dilancarkan kepada dirinya dan pengurus Plt PWI Riau baru-baru ini. Menurut Dheni, sebaiknya semua pihak mengedepankan semangat kebersamaan sebagaimana yang diusung oleh Ketum Kongres Bandung 2023 dan Ketum KLB Jakarta 2024. Kalau Plt PWI Riau disebutkan ilegal tentu tidak akan diundang dalam Kongres Persatuan 2025 di Cikarang,Jawa Barat.
“Kami juga bisa bersikeras agar kami yang lebih berhak untuk mendapatkan suara dalam kongres karena kami dibentuk oleh PWI yang memiliki legitimasi hukum yang kuat. Namun kami menyadari ini adalah kongres persatuan di mana yang harus mengalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Saya ketika disampaikan Pak HCB tentang hal ini menyatakan dapat menerimanya, karena kami paham betul bahwa HCB sudah memiliki skema kemenangan yang mesti mendapatkan dukungan seluruh pengurus Plt yang pernah ia bentuk sebelumnya. Tidak ada masalah. Kita paham organisasi dan begitu mencintai PWI ini,” ujar Dheni Kurnia.
Mantan ketua PWI Riau dua periode ini (2012-2017 dan 2017-2022) juga menanggapi pernyataan kelompok Raja Isyam yang tidak akan mengakui perekrutan anggota baru PWI yang dilakukan oleh Plt PWI Riau. Baginya itu juga tidak ada masalah. Setiap pemimpin punya pola pikir masing-masing.
“Silakan saja mereka memiliki kebijakan demikian. Itu keputusan mereka. Namun bagi kami ketika yang menang adalah Pak Ketum HCB, maka Plt PWI Riau akan tetap mengakui seluruh anggota baru yang direkrut PWI Raja Isyam dan kawan-kawan. Nanti kita bergabung saja dengan anggota baru yang lain, dan sama-sama membesarkan organisasi ini,” ujar Dheni.
Dia juga menegaskan tidak akan mencampuri adanya masalah yang melibatkan sejumlah anggota PWI Riau dalam persoalan lahan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) yang saat ini sedang diseriuskan oleh pemerintah.
“Itu urusan personal, bukan masalah organisasi. Bagi saya itu tidak akan saya campuri. Termasuk juga dengan masalah hukum sejumlah anggota PWI Riau yang dikaitkan dengan Riau Pos Grup perusahaan tempat mereka bekerja sebelum ini. Silakan saja dihadapi dan dijalani sebagaimana mestinya. Kita di PWI ini menjalankan organisasi kewartawanan profesional yang dijalankan dengan cara-cara profesional juga,” tutupnya.
